Januardi Antoni

Mahkamah Internasional

    Pengertian Mahkamah Internasional

      Mahkamah Internasional(dalam bahasa inggris International Court of Justice atau ICJ) adalah sebuah lembaga internasional yang bergerak dibidang penegakan hukum internasional.

Lembaga ini berkantor di Den Haag, Belanda. Kedudukan lembaga Mahkamah Internasional sendiri di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 5 organisasi utama(sebelumnya 6 organisasi utama—Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa) yaitu: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial, Sekretariat dan Mahkamah Internasional.

    Tugas Mahkamah Internasional

Untuk menyerahkan sebuah masalah atau sengketa hukum dari pihak-pihak atau lembaga yang berada dibawah organisasi PBB.

    Keanggotaan Mahkamah Internasional

Jumlah anggota : 15 hakim

                        5 dari negara-negara barat

                        3 dari afrika(Civil Law, Common Law, Arab)

                        3 dari asia

                        2 dari eropa timur

                        2 dari amerika latin

Masa jabatan   : 9 tahun dan dapat dipilih kembali

      Biasanya dari hal tersebut, 5 orang dari negara dewan keamanan

   

Contoh-Contoh Kasus yang diselesaikan Mahkamah Internasional:

·         Sengketa Pulau Sipadan Ligitan dengan negara Malaysia. Dalam sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional, Indonesia dinyatakan kalah dan harus merelakan kedua pulau kaya minyak tersebut jatuh ketangan Malaysia.

·         Indonesia mendapat seruan dari Mahkamah Internasional. Seruan ini terkait dengan hukum cambuk sebagai bagian dari penetapan syariat islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut pandangan Mahkamah Internasional, pelaksanaan hukum cambuk tidaklah sesuai dengan ketentuan Hak Azasi Manusia dan bersifat kejam. Namun, pemangku kuasa wilayah Nanggroe Aceh Darussalam menganggap pernyataan dan seruan dari Mahkamah Internasional ini merupakan bukti, bahwa lembaga ini tidak memahami permasalahan. Sebab, pelaksanaan hukum cambuk di Aceh tidaklah bersifat menyiksa. Melainkan mengedepankan hukum moral, karena pelaksanaan pencambukan itu sendiri dilakukan tidak dengan menggunakan kekuatan sebagaimana hukum cambuk dizaman kuno. Hukum cambuk yang dilakukan hanya menggunakan lecutan kecil yang bahkan dilarang sampai menimbulkan bekas luka pada pihak yang harus menjalani hukum cambuk tersebut.

Perihal Ketidakhadiran Dalam Persidangan

   Pasal 53 Statuta:

1.  Apabila salah satu pihak-pihak tidak hadir di muka mahkamah,atau tidak dapat mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta kepada mahkamah untuk mengambil keputusan yang menguntungkan tuntutannya.

2. Mahkamah sebelum berbuat demikian, harus yakin bahwa tidak saja mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai pasal 36 dan 37, tetapi juga tuntutan itu berdasarkan kenyataan dan hukum.

Mahkamah Internasional jarang dipakai untuk penyelesaian sengketa karena:

1.  Biaya besar

2.  Butuh waktu relatif lama

3.  Tidak mempunyai yurisdiksi wajib

4.  Kasus-kasus besar

5.  Merupakan jalan terakhir

Dari sengketa yang diajukan dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok:

1.  Sengketa batas wilayah dan hak lintas

2.  Sengketa kedaulatan wilayah

3.  Keabsahan penggunaan kekuasaan

4.  Perlindungan diplomatik

5.  Pengambilalihan harta milik negara asing